Kabid ADPIN BKKBN DIY: "Kampung KB Adalah Amanat Presiden yang Harus Disukseskan!"

Acara Rapat Koordinasi Daerah Program Kependudukan, KB Dan Pembangunan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (15/3) yang diselenggarakan di Ruang Nakula-Sadewa, Hotel  Grand Inna Malioboro Yogyakarta, menghadirkan berbagai narasumber dari lingkungan Perwakilan BKKBN DIY.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta rapat yang terdiri dari Koordinator PKB se-Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh pejabat struktural di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY. Dalam acara ini Kepala Perwakilan BKKBN batal memberikan arahan sambutan, dikarenakan mendadak harus mendampingi tamu dari BKKBN Pusat dalam rangka kunjungan Kampung KB di Kabupaen Kulonprogo.

Untuk mengawali penyajian materi panel, Drs Witono, MKes, selaku moderator acara mengajak semua peserta memekikkan yel yel Salam PKB Indonesia.

Dalam sesi perdana, Rohdiana Sumariati SSos, MSc, selaku Kepala Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN DIY,  menyampaikan strategi peningkatan capaian PA-PB, meliputi:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan dalam sistem SJN Kesehatan (kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah);
2. Penggerakan pelayanan MKJP serta KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
3. Peningkatan jaminan ketersediaan alokon & sarana pelayanan KB;
4. Peningkatan pelayanan secara statis dan dan bergerak di DTPK;
5. Peningkatan kapasitas tenaga medis dan penguatan kapasitas tenaga lapangan untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
6. Promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi;
7. Penguatan kemandirian ber-KB.

Pada sesi kedua disampaikan oleh Niken Wijayanti SST, selaku Kepala Sub Bidang Data dan Informasi tentang Peningkatan Kualitas Data Program KKBPK. Dalam kesempatan ini beliau menyampaikan ada tiga sumber data yang menjadi acuan dalam program KB yang kesemuanya dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan. Meskipun dari ketiga sumber data tersebut hasil angkanya tidak pernah sama, namun semuanya untuk bahan banding.  Sumber data yang dimaksud meliputi: Pertama, survei yang terdiri dari SDKI, SKAP dan SUSENAS; Kedua, Sensus yang meliputi Sensus Penduduk, SUPAS dan Pendataan Keluarga; Ketiga, adalah Statistik Rutin, meliputi SR Pelayanan Kontrasepsi dan SR Pengendalian Lapangan. 

Dari data PK-15 dan survei bila dibandingkan dengan Statistik Rutin, maka angka CPR kita mengalami penurunan dari 75.51 menjadi 59,08 dan 57.8 (SDKI 2017). Sedangkan angka Unmetneed kita juga mengalami kenaikan dari data SR Rutin yang hanya 10,03 menjadi 12,2 data SKAP 2017. Mungkin perbedaan angka yang cukup signifikan ini disebabkan oleh pendistribusian blangko SR yang terlambat , tidak lengkap, atau bisa juga karena sistem RR yang tidak sempurna serta pengumpulan data yang terlambat.

Memasuki panel sesi ketiga, materi disampaikan oleh Dra Ita Suryani, MKes, selaku Kepala Bidang ADPIN Perwakilan DIY. Beliau menyampaikan tentang pembentukan dan pengelolaan Kampung KB. Menurut beliau Kampung KB ini merupakan amanat Presiden RI yang harus disukseskan. Melalui pembangunan di Kampung KB, diharapkan tidak hanya capaian program KB (PA dan PB) saja yang akan berhasil, namun pembangunan di bidang lain diharapkan bisa bersinergi dalam upaya percepatan keberhasilan capaian kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan ini, beliau juga menyampaikan latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup serta kriteria Kampung KB yang dimaksud.

Pada sesi terakhir materi disampaikan Nunuk Iriastuti, selaku sekretaris Perwakilan BKKBN DIY. Beliau memaparkan materi: Optimalisasi Pengelolaan DAK Sub Bidang KB. Dalam kesempatan ini beliau mengajak agar semua pihak ikut mengawal dana  DAK sehingga pemanfaatannya bisa tercapai dengan optimal. Melalui  dana yang bersumber dari DAK, BKKBN memiliki payung hukum untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang ada di daerah dalam rangka mensukseskan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK. Dalam kesempatan ini beliau juga wanti-wanti agar SKPD KB yang ada di Daerah segera membuat petunjuk pelaksanaan penggunaan dana BOKB, dengan dasar petunjuk teknis dari Peraturan Kepala Perwakilan BKKBN DIY.

Di akhir sesi penyajian panel, Drs Witono MKes menyimpulkan bahwa  kondisi peserta KB aktif DIY mengalami penurunan, yang berpengaruh terhadap naiknya LPP, naiknya TFR serta naiknya KTD di DIY. Kondisi seperti ini bisa diatasi melalui intensifikasi program KB-KR dengan meningkatkan kesertaan KB baru, dan memelihara PA, meningkatkan kualitas data melalui RR rutin, serta intensifikasi Kampung KB mulai dari pembentukan serta pengelolaanya serta obtimalisasi DAK KB.

Acara selanjutnya, peserta rapat dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan wilayah kabupaten masing-masing dengan didampingi oleh pembina kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Gunungkidul diplot untuk membuat Rencana Tindak Lanjut hasil Rapat Pasca Rakorda DIY. Dra Dwi Iswantini selaku Kepala Bidang Dalduk KB Kabupaten Gunungkidul memimpin pembuatan RTL sehingga kegiatan ini berjalan lancer sesuai dengan yang diharapkan. (*) [Edy Pranoto & Sabrur, Playen-Girisubo]