Hari Kamis ( 15/3 ) dilaksanakan Paska Rakorda Program KKBPK DIY Tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta, dihadiri 100 peserta dari unsur Perwakilan BKKBN DIY, OPD KB Kabupaten /Kota dan seluruh Koordinator PKB se-DIY. Rapat diawali dengan berdoa bersama-sama dipimpin oleh penyelenggara. Selanjutnya pemaparan materi program KKBPK TAHUN 2018 oleh 4 orang pejabat struktural Perwakilan BKKBN DIY yang dimoderatori oleh Drs Witono, MKes.
Pemaparan materi yang pertama oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Rohdhiana Sumariati, SSos, MSc, dengan materi: "Strategi Peningkatan Capaian Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif ."
Papar Rohdiana, untuk menguatikan strategi penguatan dan pemaduan kebijakan dalam sistem SJN kesehatan, penggerakan MKJP paska persalinan dan paska keguguran, dan peningkatan kapasitas tenaga medis, maka diharapkan agar tenaga lapangan mendukung penggerakan dan penyuluhan KB. Promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi harus digalakkan.
Rohdiana melanjutkan, bahwa capaian kesertaan ber KB tahun 2017 bahwa TFR DIY meningkat dari 2,1 (SDKI, 2012) menjadi 2,2 ( SDKI, 2017), CPR dengan penggunaan KB semua metode 76,9%, KB modern 58,8% sedangkan KB tradisional meningkat dari 10,3% menjadi 19,1%( laporan sementara SDKI 2017). Tantangan tahun 2018, ujarnya, adalah PPM peserta KB Baru sejumlah 61.800 dengan kategori MKJP 26.914 non-MKJP 34.886. Untuk PPM peserta KB Aktif sebesar 363.937 dengan MKJP 153.029 dan non-MKJP 210.908.
Masih menurut Rohdiana, target bhakti sosial 2018 sejumlah 29 frekuensi untuk mendukung capaian PB sejumlah 5000. Sasaran bhakti sosial di wilayah "legok" KB. Untuk tahun ini pelayanan KB dalam kegiatan bhakti sosial tidak terbatas pada pelayanan MKJP, tetapi juga non-MKJP, misal suntik dan kondom.
Setelah itu, dilanjutkan paparan materi yang kedua dengan judul, "Peningkatan Kualitas Data Pencatatan dan Pelaporan," oleh Dra Niken Wijayanti, MA, Kasubdin Data dan Informasi BKKBN DIY. Kata Niken, untuk mendukung program KKBPK diperlukan data yang baik karena data program KKBPK terdiri dari data survei, sensus, dan statistik rutin. Untuk kebenaran data laporan perlu adanya updating K/O pelkon dari faskes dan K/O dallap sebagai data basis sumber data dikumpulkan setiap awal tahun. Niken menegaskan kepada Penyuluh KB untuk monitoring dan evaluasi pembinaan ke faskes dan kader karena peran PKB sebagai petugas penghubung.
Materli dilanjutkan oleh Dra Ita Suryani, MKes, Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN DIY, tentang, "Pembentukan dan Pengelolaan Kampung KB." Kata Ita Suryani, pembentukan Kampung KB menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016. Kampung KB adalah wadah kegiatan Poktan baik Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS serta penggarapan remaja melalui dibentuknya PIK-Remaja. Kegiatan di Kampung KB disinergikan dengan sektor pembangunan lain yang mencakup sarana prasarana sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kesehatan serta peningkatan pencapaian Peserta KB. Lanjut Ita Suryani, untuk pembentukan Kampung KB dipilih pada wilayah yang "legok" tingkat capaian program KKBPK-nya.
Pemaparan materi yang terakhir, "Optimalisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2018", oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN DIY, Dra. Ellya Nunuk Irihastuti. Sekretaris mengatakan, bahwa DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional. DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan non fisik dengan efisien, efektif dan bermanfaat guna tercapainya program KKBPK, kata Ellya.
Moderator Drs Witono, MKes menyampaikan kesimpulan, bahwa perlu pemecahan masalah untuk mempercepat capaian Program KKBPK. Sebab, jika peserta KB DIY turun itu berpengaruh terhadap LPP, TFR, dan KTD. Selanjutnya Witono membagi tugas per kabupaten/kota untuk diskusi yang dipandu oleh masing-masing kabid OPD KB kabupaten/kota agar mencermati isu strategis program KKBPK di kabupaten/kota se-DIY mengacu pada materi paparan yang disampaikan oleh 4 orang nara sumber.
Khusus hasil diskusi Kabupaten Gunungkidul untuk mempercepat capaian program KKBPK dengan cara diadakannya peran lintas sektor yang terkait, peningkatan validasi data sesuai laporan yang sudah baku, dan terbentuknya Kampung KB sejumlah 18 di tahun 2018 serta penggunaan DAK fisik untuk pengadaan smartphone pada bulan Mei 2018.(*) [Edy Subambang, Tepus]
0 Comments