Selasa, 06 Maret 2018

Kabid KB: "Akan Ada Anggaran untuk Kampung KB..!"

      Pertemuan koordinator PKB se-Kabupaten Gunungkidul Maret ini berlangsung di Gedung BPPT Pertanian DIY,  Taman Teknologi Pertanian Embung Nglanggeran, Patuk, DIY. Hadir dalam pertemuan ini jajaran pejabat struktural bidang KB DP3AKBPMD, koordinator penyuluh KKBPK se-Kabupaten Gunungkidul, dan pengurus IPeKB DIY.

     Pertemuan dipandu oleh Ketua IPeKB Gunungkidul, Ir Sihana Yuliarto. Sihana menyarankan agar aplikasi e-visum disikapi dengan positif agar tidak menimbulkan keresahan sehingga rekan-rekan tidak dirugikan," ujar Sihana.

      Selanjutnya, disampaikan sambutan selamat datang oleh penyelenggara, sahibul bait, Tri Nurhidayati, SSos, koordinator PKB Paliyan.

      Sambutan selanjutnya adalah oleh ketua paguyuban, Dra Supriyana. Ketua paguyuban mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas kesediaan para koordinator untuk hadir. Pak Pri, demikian panggilan akrabnya, menyampaikan beberapa permasalahan yang agak krusial, misalnya tentang beberapa rekan penyuluh yang belum menerima gaji, dan beberapa hal tentang e-visum yang sedikit mempengaruhi semangat rekan-rekan di lapangan. 

      Berikutnya sambutan dari Kepala Bidang KB, Dra Dwi Iswantini, yang menyampaikan pesan dari Kepala Dinas, kiranya forum ini agar menjadi forum silaturahmi, komunikasi dan koordinasi maupun diskusi, saran dan masukan, supaya tidak terjadi ketimpangan antar kegiatan KB di kecamatan. 

      Disampaikan oleh Dwi Iswantini juga, bahwa untuk progress serapan anggaran bidang KB masih terkendala hal-hal teknis, sehingga masih sedikit tertinggal dari bidang lain, karena ada beberapa adjusment atas anggaran pusat. Untuk anggaran BOKB dan anggaran operasional kader IMP/PPKBD, masih ada beberapa adjusment, sehingga untuk nilai nominalnya masih dalam pembahasan kembali. 

      Tentang RKA, lanjut Dwi, masih digodog di tim anggaran Pemkab Gunungkidul. "Untuk tahun  ini ada tambahan kegiatan, yaitu kampung KB, yang juga didanai dari anggaran Pusat. Untuk DPA belum turun, sehingga belum bisa disampaikan juga nominalnya," kata Dwi Iswantini. 

      Hal lain yang juga disampaikan oleh Dwi adalah tentang lomba Bina-bina, hal mana agar para PKB segera mempersiapkan. "Untuk penjelasan lebih lanjut, besok pada pertemuan Kamis (8/3) rekan-rekan koordinator, PUM dan R/R akan diundang utk mengikuti rapat pembahasan di dinas," pungkas Dwi.

      Kasi KS Muh Amirudin, SSos, menambahkan bahwa kegiatan yang didanai BOKB, persisnya untuk Kampung KB, informasinya agar diluruskan. Bahwasanya, masing-masing daerah menggunakan SHBJ setempat, yang berbeda satu sama lain. Jika kita lihat, rincian dari Pusat SHBJ-nya berbeda, sehingga nominal yang pernah beredar selama juga belum tepat bahwa final-nya sebesar itu. "Yang jelas memang DIPA-nya belum turun," tegas Amirudin.

      Amirudin juga menyampaikan, bahwa kegiatan KIE melalui buletin yang dikelola IPeKB Gunungkidul agar dihidupkan lagi penerbitannya. Amir berharap agar rekan-rekan aktif berkontribusi terhadap buletin tersebut. Materi yang dimuat di blog www.ipekbgunungkidul.blogspot.com mungkin bisa menjadi bahan untuk buletin. Rencana penerbitannya, diperkirakan untuk 8 kali penerbitan. Selain itu, lanjut Amir, KIE di radio akan direncanakan, slot acara di radio jangka waktunya kurang lebih 1,5 jam,  2 minggu sekali penayangan, di Radio Argososro FM. 

      "Untuk honor kader, masih dalam pembahasan kembali, kemungkinan bertambah menjadi 3 personil, yakni ketua, sekretaris dan bendahara. 
Untuk acara pertemuan di tingkat desa akan disertai dengan transport dari dana BOKB. Mohon dukungan dan doa dari rekan-rekan agar RKA cepat terselesaikan," pungkas Amir.

      Memasuki sesi tanggapan, giliran pertama oleh Drs Edy Pranoto, Koordinator PKB Playen. Edy menginformasikan tentang oleh-oleh dari acara Radalgram di BKKBN DIY, bahwa masalah kenaikan gaji berkala, apliaksi e-visum, dll, semua masih proses. Masalah e-visum, dari hasil pencermatan antara judul dengan isi terjadi tidak nyambung, sehingga pengisian e-visum harusnya mengacu pada buku biru. "Kegiatan yang hilang meskipun tersinkron, dll, berdasarkan info dari BKKBN bahwa server masih dalam perbaikan, kemungkinan bulan April semoga mulai lancar," kata Edy.

      Untuk rekap manual, lanjut Edy, masih berbeda beda dalam pembuatannya, sehingga kalau bisa dibuat seragam. Selain itu, paparnya, untuk Kampung KB terdapat definisi ulang, basisnya naik ke tingkat desa, sehingga mohon kejelasannya.

      "Untuk Kampung KB, konon akan ada kunjungan dari Bappenas dalam rangka kunjungan dan pemantauan. Tentang D
UPAK, tetap dibuat visum manualnya. Terkait masalah pil KB bagi ibu menyusui, sejauh ini belum dapat dipenuhi oleh BKKBN. Untuk pengadaan smartphone masih dalam proses. Untuk pengusulan sudah, tetapi masih menunggu persetujuan dari bupati masing-masing. Nominal honor kader desa, yang dianggarkan oleh ADD masih berbeda-beda dan timpang jumlahnya, sehingga mohon dapat diberikan solusi bagi kader desa yg masih mendapatkan honor yg kurang layak," pungkas Edy. (*)
 [bagus bayuaji & sabrur, paliyan-girisubo]

    

Tidak ada komentar:

Posting Komentar